Dr.Egar Mahesa Soroti Lambannya Penanganan Kasus Pembunuhan Karyawati PNM dan Tidak Diperiksanya Istri Tersangka

Palu-25 November 2025 - Dr. Egar Mahesa, SH, C.DM, MED, CPArb, kuasa hukum keluarga korban, kembali menyoroti lambatnya penanganan kasus pembunuhan berencana terhadap Hijrah (19), karyawati PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Ia juga mengkritik penyidikan yang dinilai belum mengusut dugaan keterlibatan istri pelaku.

Kasus ini terjadi pada Kamis, 18 September 2025, di kebun warga di Dusun Tanga-Tanga, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Fakta bahwa korban dibawa terlebih dahulu ke lokasi sepi sebelum dibunuh, menurut Dr. Egar, merupakan indikator kuat adanya unsur perencanaan.

Baca juga: MK: Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung, Egalitas Menuju Keadilan

“Fakta bahwa korban dibawa ke lokasi sepi sebelum dibunuh adalah indikator jelas adanya rencana. Ini bukan tindakan spontan, ” tegasnya.

Ia menegaskan kasus ini memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, dengan Pasal 338 KUHP sebagai alternatif.

Baca juga: Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 Tidak Serta Merta Anggota Polri yang Sudah Mendudikin Jabatan Sipil Dikembalikan ke Lembaga Polri

Kritik terhadap Penyidikan: Keluarga Keberatan Hanya Suami yang Jadi Tersangka

Keluarga korban menyatakan ketidakpuasan jika hanya suami pelaku yang diproses hukum. Mereka mendesak penyidik untuk mendalami dugaan peran serta istri pelaku.

Baca juga: Dr. Rozikin: Evaluasi Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Perlu Perbaikan Regulasi

“Kami meminta penyidik tidak berhenti pada satu tersangka saja. Ada peranan istrinya yang perlu didalami secara serius, ” tegas keluarga.

Mereka menilai proses hukum harus menjangkau semua pihak yang mengetahui, membantu, atau terlibat.

Baca juga: KUHAP Baru Berlaku, Keadilan Restoratif dan Perlindungan HAM Jadi Fokus

Selain aspek pidana, Dr. Egar menyoroti dugaan kelalaian PT PNM dalam aspek ketenagakerjaan. Penempatan pekerja perempuan sebagai kolektor lapangan dinilai berisiko tinggi tanpa pengamanan yang memadai.

“Penempatan perempuan sebagai kolektor lapangan tanpa pengamanan memadai sangat berbahaya. Perusahaan wajib memastikan keselamatan pekerja, ” ujarnya.

Baca juga: Setahun Kemenimipas, Inovasi Layanan Publik dan Kedaulatan Perbatasan

Kelalaian ini dinilai bertentangan dengan sejumlah regulasi, termasuk UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 1/1970 tentang K3.

Tuntutan Keluarga Korban

1. Penanganan kasus pidana dengan Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana).
2. Pemeriksaan mendalam terhadap dugaan keterlibatan istri pelaku dan pihak lain yang terkait.
3. Penegakan hukum terhadap aspek ketenagakerjaan yang melibatkan PT PNM.

“Kami ingin keadilan ditegakkan. Jangan hanya satu pihak yang diproses. Semua yang terlibat harus diperiksa, ” tegas keluarga.

Dr. Egar Mahesa memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh proses hukum berjalan maksimal dan semua pihak yang bertanggung jawab—baik pelaku, pihak yang terlibat, maupun perusahaan—diproses sesuai hukum.

Baca juga: Kejanggalan Proses Sertifikat Terungkap dalam Rapat Koordinasi di PN Parigi:Data Sidang Tak Sesuai Fakta Lapangan